Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Komisi III Desak Kejagung Ungkap Dugaan Beking Bos Nikel Sultra yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi beking atau pelindung di balik operasi tambang ilegal milik Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara selama periode 2013-2025.
Rudianto mendorong penanganan perkara tersebut untuk memastikan praktik pertambangan ilegal tidak terus berlangsung dengan perlindungan atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum penyelenggara negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan,” kata Rudianto dalam keterangannya, Senin (9/11).
Dia menambahkan, penindakan tidak boleh berhenti pada kegiatan tambang yang melanggar hukum, tetapi juga harus menyasar pihak yang mendukung atau melindungi aktivitas tersebut.
“Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Teranyar, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih mendalami dugaan keterkaitan bos nikel Arif Kurniawan (AK) dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi usai menghadiri rakor di Kemenko Polkam pada Senin (9/11).
“Kita masih mendalami (hubungannya),” ujarnya kepada wartawan.
Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan. Enam perusahaan tersebut berinisial PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA dengan luas IUP 1.036 hektare, dan PT ANI dengan luas IUP 106 hektare.
Kemudian, PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID dengan luas IUP 1.026 hektare, dan PT HJ. Keenam perusahaan tersebut dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Adapun penyidik telah menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga melanjutkan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015.
Setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir pada 2015, kedua perusahaan tersebut tetap melanjutkan aktivitas tambangnya melalui skema suspend. Padahal, seharusnya IUP kedua perusahaan dikembalikan kepada negara.
(thr/fra)
