Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Kemensos Siap Bangun Sekolah Rakyat di Intan Jaya, Lahan 7 Ha Disiapkan yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Kementerian Sosial terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di penjuru negeri. Salah satu langkah nyatanya adalah pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T seperti Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Untuk merealisasikannya, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah menyiapkan sekitar 7 hektare lahan di Kampung Jogatapa, Distrik Sugapa.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Intan Jaya Aner Maisini saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Pertemuan strategis ini berlangsung di Kantor Kemensos, Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Terkait lokasi lahan, pemerintah sudah siapkan hampir 4 hektare tanah bersertifikat dan sekitar 3 hektare dalam proses tahapan,” kata Aner pada keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2026).
Aner menjelaskan bahwa lokasi lahan tersebut cukup strategis dan dinilai sangat aman untuk dibangun fasilitas Sekolah Rakyat. Lahan seluas total 7 hektare ini berada tepat di kawasan ibu kota kabupaten dan berdekatan dengan pusat pemerintahan.
“Ini ada di ibu kota, dekat Kantor Bupati, ada Polres, Kodim, dan dari sisi keamanan terjamin,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Yusuf menyambut baik dan siap memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Menurutnya, lahan bisa segera diusulkan secara resmi setelah semua syarat dokumen dan legalitasnya terpenuhi secara utuh.
“Kalau tanahnya nanti sudah clear 7 hektare dan dinilai datar memenuhi syarat Kementerian PU, pasti kita dorong,” tegasnya.
Yusuf mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat adalah wujud nyata pelaksanaan amanat Pasal 34 UUD 1945. Negara diwajibkan untuk hadir memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar, termasuk melalui pemerataan pembangunan di wilayah terpencil.
“Intinya kita ingin memperluas akses pendidikan untuk keluarga yang paling tidak mampu di semua daerah, khususnya di daerah 3T,” jelasnya.
Dalam skema pembangunannya, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan, sedangkan pendirian gedung dikerjakan oleh Kementerian PU. Sementara itu, Kementerian Sosial akan mengambil peran atas penyelenggaraan operasional dengan berkoordinasi bersama lembaga terkait.
Yusuf turut mengapresiasi langkah Bupati Intan Jaya yang telah turun langsung melakukan konsolidasi dengan para tokoh dan kepala suku.
Di sisi lain, Aner Maisini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bagian penting dari program Nawacita Presiden. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memberikan dukungan penuh, termasuk menerbitkan jaminan keamanan dari tahap survei hingga pembangunan selesai.
Ia berharap program ini bisa segera terwujud tahun depan untuk membuka akses pendidikan anak-anak yang terkendala masalah jarak.
(anl/ega)
