Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai China Incar Kepulauan Filipina Dekat Taiwan, Ada Apa? yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – China disebut mulai memperluas klaim pengaruhnya di Pasifik dengan menyasar Kepulauan Batanes, gugusan pulau kecil milik Filipina yang dinilai memiliki posisi strategis dalam pertahanan Taiwan jika terjadi konflik dengan Beijing.
Kepulauan Batanes terletak tepat di selatan Taiwan, menghadap Selat Bashi yang kemungkinan perlu dikuasai China jika ingin menyerang, mengepung, atau memblokade Taiwan. Beijing sendiri telah berjanji akan mengambil alih Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, termasuk melalui kekuatan militer jika diperlukan.
Kepulauan Batanes telah menjadi bagian dari Filipina sejak era kolonial. Namun, awal tahun ini, sekelompok akademisi China yang memiliki keterkaitan dengan negara mengemukakan gagasan bahwa wilayah tersebut sebenarnya merupakan bagian dari China. Media pemerintah China kemudian turut menyebarluaskan klaim tersebut.
Reaksi Filipina pun muncul dengan cepat. Menteri pertahanan negara tersebut menyebut klaim itu tidak masuk akal, sementara Komisi Sejarah Nasional Filipina menerbitkan bantahan terperinci.
Meski demikian, munculnya klaim tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi gray zone China, yakni upaya memperluas pengaruh dan memproyeksikan kekuatan tanpa harus melakukan pendudukan militer atau memicu konflik terbuka.
Direktur program Asia Tenggara di lembaga kajian Lowy Institute yang berbasis di Australia, Hunter Marston, mengatakan pola tersebut bukan hal baru. Menurut dia, akademisi China semakin sering menyampaikan pandangan yang sejalan dengan posisi pemerintah.
“Gagasan bahwa ini hanya sejumlah akademisi yang mengemukakan pendapat mereka bukanlah gambaran yang sepenuhnya tepat,” kata Marston kepada The Wall Street Journal, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Dalam sebuah seminar pada Juni di Guangzhou, China selatan, para akademisi tersebut menyimpulkan bahwa Kepulauan Batanes merupakan perpanjangan geografis dari Taiwan sehingga dapat dianggap sebagai bagian dari China. Kesimpulan itu tercantum dalam pernyataan yang diterbitkan oleh sebuah sekolah di Universitas Jinan.
Para akademisi tersebut juga berpendapat bahwa perjanjian yang memberikan kendali atas Filipina kepada Amerika Serikat (AS) setelah Perang Spanyol-Amerika tidak mencakup Kepulauan Batanes. Mereka turut menyoroti hubungan budaya antara masyarakat lokal Batanes dan penduduk asli Taiwan.
Kepulauan Batanes dihuni sekitar 19.000 orang. Lanskapnya bahkan kerap disamakan dengan dataran tinggi Skotlandia, meskipun memiliki iklim tropis. Masyarakat Ivatan yang tinggal di wilayah tersebut menggunakan bahasa yang memiliki kemiripan dengan bahasa komunitas masyarakat adat Tao di Pulau Orchid, salah satu pulau terluar Taiwan.
“Kami sangat tahu bahwa Batanes adalah milik kami. Batanes bukan bagian dari China,” ujar Joseph Cultura, wali kota Itbayat, wilayah paling utara dalam gugusan kepulauan tersebut.
Komisi Sejarah Nasional Filipina menyatakan Batanes merupakan bagian dari landas kontinen yang berkesinambungan dari Luzon utara, pulau utama Filipina. Lembaga itu juga menyebut tidak ditemukan bukti pemerintahan China di wilayah tersebut ketika seorang penjelajah Inggris tiba pada abad ke-17.
Spanyol, yang sebelumnya menjajah Filipina, secara resmi mengklaim Batanes pada 1783. Sejak akhir abad ke-19, wilayah tersebut juga telah memiliki perwakilan dalam setiap lembaga legislatif nasional Filipina.
China memang selama ini berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan sekitar, antara lain melalui langkah-langkah yang tidak sampai pada pendudukan wilayah secara langsung atau konflik terbuka.
Di Laut China Selatan, penjaga pantai China membatasi akses ke sejumlah wilayah yang disengketakan. Pesawat militer China juga kerap melakukan manuver di sekitar wilayah udara Taiwan, sementara Beijing membangun permukiman di sejumlah kawasan sengketa di Himalaya.
Namun, posisi strategis Batanes bukanlah hal yang diperdebatkan. Gugusan pulau tersebut hanya berjarak sekitar 100 mil atau 161 kilometer di sebelah tenggara Taiwan dan menghadap Selat Bashi, jalur perairan yang penting jika China ingin mengepung Taiwan dalam suatu konflik atau memberlakukan blokade.
AS turut memimpin latihan militer yang bertujuan mempersiapkan kemungkinan konflik dengan China di sekitar wilayah tersebut. Baru-baru ini, militer AS juga mengerahkan sistem rudal bergerak ke Batanes, yang memungkinkan pasukan AS menyerang kapal-kapal China di Selat Bashi.
Militer AS dan Filipina sebelumnya menggelar latihan militer bersama di kepulauan tersebut pada Mei.
Dalam satu setengah tahun terakhir, Filipina juga mendeteksi sejumlah kapal penjaga pantai dan kapal penelitian China beroperasi di sekitar Batanes. Kawasan itu turut menjadi lokasi infrastruktur kabel bawah laut yang penting.
Dalam beberapa hari terakhir, penjaga pantai Filipina mengirimkan salah satu kapal terbesarnya beserta sebuah pesawat ke Batanes untuk mengusir kapal survei kelautan China. Kapal tersebut kemudian mendapat dukungan dari penjaga pantai China.
Filipina menyatakan kapal China itu beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) negaranya tanpa meminta izin. Sebaliknya, Kedutaan Besar China di Filipina menyatakan kapal tersebut beroperasi di perairan yang berada di bawah yurisdiksi China.
Pihak China juga meminta Filipina untuk berhenti mengganggu dan membesar-besarkan aktivitas pelayaran serta penelitian ilmiah China yang disebutnya normal.
Bagi Beijing, diskusi akademis yang sekilas terlihat tidak berbahaya dapat menjadi instrumen untuk mengukur reaksi internasional terhadap argumen teritorial baru.
Sebelumnya, akademisi China juga pernah mempertanyakan kedaulatan Jepang atas Kepulauan Ryukyu, termasuk Okinawa, serta Kepulauan Senkaku yang tidak berpenghuni di timur laut Taiwan.
Publikasi pandangan para akademisi juga dapat menjadi cara lain bagi Beijing untuk menekan negara-negara pesaingnya. Meskipun belum ada pejabat China yang secara resmi mendukung klaim atas Batanes, diskusi akademis tersebut muncul setelah Filipina dan Jepang memulai pembicaraan mengenai batas maritim di perairan sebelah timur Taiwan, kawasan yang juga dipandang Beijing sebagai wilayahnya.
Sejumlah analis menilai klaim atas Batanes dapat memberikan pembenaran tambahan bagi kapal-kapal China untuk beroperasi di luar gugusan pulau yang dikenal sebagai First Island Chain.
Rangkaian pulau tersebut membentang dari Jepang hingga Filipina dan dipandang sebagai salah satu garis pertahanan penting AS jika terjadi konflik di Pasifik. Pada awal tahun ini, penjaga pantai China juga meningkatkan patroli di wilayah timur Taiwan.
Direktur eksekutif SeaLight Foundation, Ray Powell, yang memantau aktivitas China di sekitar Laut China Selatan, mengatakan Beijing tetap berkepentingan membangun dasar argumentasi hukum bagi klaimnya.
“Hukum, terkadang kita berpikir bahwa hal itu tidak penting bagi China, tetapi sebenarnya penting,” kata Powell.
“Mereka ingin memiliki dasar pembenaran, meskipun tidak ada pihak di luar China yang benar-benar mempercayainya.”
Filipina sendiri telah memperkuat kehadiran militernya di Batanes, termasuk melalui pembukaan pangkalan operasi terdepan baru pada tahun lalu.
Mantan laksamana muda Angkatan Laut Filipina yang kini bergabung dengan lembaga kajian Stratbase Institute di Manila, Rommel Jude Ong, menilai pemerintah Filipina perlu mengambil langkah lebih jauh untuk memperkuat pertahanan wilayah tersebut.
“Barangkali hal itu akan mengacaukan perhitungan China terkait Taiwan,” ujarnya.
“Jika tidak dapat mencegah, setidaknya langkah tersebut dapat menunda gagasan gila apa pun dari China untuk menginvasi Taiwan.”
Di sisi lain, sejumlah warga setempat khawatir mengenai nasib Batanes, provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit di antara 82 provinsi Filipina, jika konflik dengan China benar-benar terjadi.
“Kami berharap mereka menghormati batas-batas wilayah yang kami miliki,” kata Mark Anthony Castillo, pemandu wisata berusia 34 tahun di Basco, ibu kota Batanes.
“Kami hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana dan normal di sini.”
(fsd/fsd)
