BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG, Ini Alasannya

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan marketplace tersebut akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurutnya, sistem itu disiapkan untuk membuat proses pengadaan bahan baku MBG lebih transparan. Pemerintah nantinya dapat mengetahui pemasok, harga barang, transaksi, hingga aspek perpajakannya.

“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagramnya, Sabtu (12/9).

Pada tahap awal, terdapat enam komoditas yang akan masuk dalam sistem tersebut, yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.

Selain meningkatkan transparansi transaksi, Sudaryono mengatakan marketplace tersebut diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah.

BGN juga akan menerapkan mekanisme verified seller dalam marketplace tersebut. Artinya, pemasok bahan baku MBG tidak dapat berasal dari sembarang pihak.

[Gambas:Instagram]

“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.

BGN juga tengah menyusun mekanisme agar pengadaan bahan baku MBG sebisa mungkin dilakukan dari wilayah setempat. Dengan begitu, dapur MBG di suatu daerah akan diarahkan membeli komoditas dari wilayahnya sendiri.

Sudaryono mencontohkan pengadaan telur untuk dapur MBG di Mojokerto. Selama stok tersedia, kebutuhan telur untuk dapur MBG di wilayah tersebut akan diprioritaskan dari Mojokerto.

“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya enggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” tutur Sudaryono.

Menurut Sudaryono, pola tersebut tidak hanya bertujuan memperketat proses pengadaan bahan baku MBG. Pemerintah juga ingin dampak ekonomi program tersebut dapat terlihat hingga tingkat daerah.

“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” katanya.

Sudaryono menegaskan program MBG sejak awal tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat. Pemerintah juga menginginkan program tersebut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

“Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu),” tandas pria yang akrab disapa Mas Dar.

(lau/ins)