Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Utang Kereta Cepat Dicicil 80 Tahun, Purbaya Beber Rp1 T per Tahun yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap utang proyek Kereta Cepat Whoosh akan dicicil hingga 80 tahun setelah melalui proses restrukturisasi. Nilai cicilannya sekitar Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun per tahun.
Purbaya mengatakan tenor pembayaran tersebut merupakan hasil restrukturisasi utang Whoosh. Menurutnya, beban pembayaran tahunan masih dapat ditangani pemerintah.
“Berarti kan total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau kita lihat, ‘oh masih bisa lah’. (Tenor cicilan) 80 tahun saya dengar kemarin, makanya hebat juga tuh. Iya kita sudah mati, santai saja,” ujar Purbaya disusul tawa di kawasan Sunter Jakarta Utara, Selasa (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya mengatakan pengelolaan kewajiban utang Whoosh akan dialihkan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.
Nantinya, pembayaran kewajiban tersebut berpotensi ditangani oleh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan atau Indonesia Investment Authority (INA).
“Ada kemungkinan, mungkin kita pakai SMV atau INA,” jelasnya.
[Gambas:Youtube]
Menurut Purbaya, besaran kewajiban tahunan tersebut masih dapat ditangani oleh satu entitas SMV di bawah Kementerian Keuangan. Ia juga memastikan dana untuk membayar kewajiban tersebut tersedia.
“Jadi gini, saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa sih, saya lihat setiap tahun saya lihat, ‘oh kalau segini saja cukup lah ditangani oleh satu SMV’. Satu perusahaan SMV di bawah Departemen Keuangan, atau dua, tapi uangnya cukup lebih,” pungkasnya.
Sebelumnya, Purbaya memastikan SMV yang nantinya menangani kewajiban Whoosh tidak perlu mencari investor baru untuk mendapatkan dana pembayaran utang.
Menurutnya, kemampuan keuangan SMV Kementerian Keuangan saat ini cukup untuk menangani kewajiban tersebut. Namun, pemerintah masih akan melakukan perhitungan lebih lanjut sebelum menetapkan skema pengelolaannya.
“Nggak, sudah ada uangnya. Sudah ada juga. Kan kalau SMV, let’s say satu perusahaan SMV aja, keuntungannya berapa sekarang? Rp3 triliun, Rp4 triliun setahun. Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp800 miliar keuntungannya,” jelas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (7/9).
(lau/ins)
