Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Akademisi Minta Pemulihan Pascabencana Bukan Sekadar Pembangunan Fisik yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo meminta agar pemulihan pascabencana tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat apakah masyarakat sudah benar-benar dapat menjalani kehidupan secara normal.
“Ukuran keberhasilan pemulihan tidak boleh berhenti pada berapa rumah yang selesai dibangun atau berapa kilometer jalan yang telah diperbaiki,” kata Wahyu kepada wartawan, Senin (7/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya, ia berpendapat langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau sejumlah titik pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (4/9) menjadi dasar penting.
Di sejumlah lokasi, kata dia, proses pemulihan terlihat sudah berjalan. Misalnya di Aek Parombunan misalnya, sebagian hunian tetap telah diserahterimakan kepada warga, sedangkan pembangunan unit lainnya masih berlangsung.
Sementara di Tapanuli Selatan, sambung dia, pemerintah juga terus mendorong percepatan hunian permanen bagi masyarakat yang masih berada dalam masa transisi.
Disampaikan Wahyu, penekanan Wapres agar pemulihan menyentuh pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat merupakan arah yang tepat.
Ia menilai hunian baru harus dibarengi dengan tersedianya layanan dasar dan sumber penghidupan warga, seperti air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, pekerjaan, dan pusat kegiatan ekonomi.
“Kalau rumah selesai tetapi warga kehilangan sumber penghidupan, maka secara substantif proses pemulihan belum selesai,” ujarnya.
Atas dasar itu, ia menyebut kunjungan Gibran tersebut perlu menjadi momentum untuk memastikan rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga membuat masyarakat lebih aman dan lebih tangguh menghadapi risiko berikutnya.
Sebelumnya, Gibran mendorong penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.
“Pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Turun langsung ke lapangan, cek apa yang masih kurang, cek kondisi warga,” kata dia.
Gibran pun meminta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) memastikan berbagai kebutuhan dan kendala masyarakat selama masa transisi ditangani langsung di lapangan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan dasar dan hunian, akses dan layanan publik, hingga pemulihan aktivitas serta mata pencaharian masyarakat.
Gibran juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama ketika menghadapi kendala selama proses pemulihan. Menurutnya, setiap persoalan perlu segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan penyelesaian.
(dis/dal)
