Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Kekuasaan Bukan Milik Seseorang untuk Selamanya yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap pengalaman Partai Demokrat dalam kancah politik yang sempat mengalami kemenangan dan kekalahan. Baginya, hal itu menjadi pelajaran nyata jika Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi.
“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian dia menerangkan, selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan yakni pada saat 10 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) menjadi Presiden, semua berjalan dengan damai dan demokrasi terjaga. Dia pun mengingat jika kekuasaan bukan untuk selamanya melainkan ada batasnya sehingga ruang demokrasi tetap harus dijaga.
“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.
“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” imbuhnya.
Ingatkan Kader Tak Minta Perlakuan Istimewa di Hadapan Hukum
AHY juga mengingatkan kadernya agar tak sekali-kali meminta perlakuan istimewa jika berhadapan dengan hukum. AHY mengatakan, semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum.
“Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rakyat mungkin dapat menerima bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tapi rakyat akan sulit menerima apabila hukum tidak berlaku sama,” ujarnya.
“Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaa. Prinsip itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum,” lanjutnya.
AHY juga meminta kadernya tak memberi pembelaan hanya karena merasa orang yang bersalah sebagai kawan. Kadernya juga dilarang olehnya untuk menyerang pihak yang dianggap sebagai lawan politik.
“Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan,” tuturnya.
(kuf/lir)
