Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Hanura Dukung Pemerintah Sanksi Tegas Korporasi Terlibat Karhutla yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Hanura mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menindak pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hanura mendorong sanksi juga diberikan kepada pelaku yang berasal dari korporasi.
“Kalau penyebabnya berasal dari pengusaha hutan, Presiden harus memberikan sanksi keras terhadap para pelaku karhutla di Kalimantan ini. Kalau mereka melakukan itu dan terbukti hanya untuk kepentingan korporasi, menurut saya mereka pantas diberikan tindakan yang cukup keras,” kata Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).
Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura ini mengatakan karhutla telah menjadi masalah tahunan yang terjadi di Indonesia. Dia mendukung proses hukum yang keras dari pemerintah dan aparat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau itu terjadi dan pemerintah menemukan adanya pelaku pembakaran, saya pikir kita akan mendukung Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku karhutla yang telah merugikan negeri ini, merugikan bangsa ini, dan merugikan masyarakat Kalimantan sendiri,” jelas Rio.
Dia berharap sanksi keras yang diberikan pemerintah akan menjadi peringatan pelaku karhutla dalam mengulangi perbuatannya. Hanura juga mendorong pemerintah mengedepankan tindakan pencegahan agar karhutla tidak menjadi masalah yang terjadi tiap tahun.
“Harapan kita, kalau tindakan tegas benar-benar dilakukan, kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali, kecuali memang karena faktor kemarau dan sebagainya. Yang paling penting sekarang adalah masyarakat menunggu apakah ada tindakan keras terhadap pelaku karhutla atau tidak,” tutur Rio.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta pihak kepolisian hingga kejaksaan mengusut korporasi terlibat karhutla. Prabowo menginstruksikan korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan untuk diusut.
“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki,” kata Prabowo saat rapat terbatas di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8).
Prabowo mengatakan perlu pengusutan dan pembuktian untuk korporasi terlibat karhutla. Prabowo mengancam akan mencabut izin korporasi yang terlibat karhutla.
“Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut,” ujar Prabowo.
“Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting,” imbuhnya.
Sejauh ini 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla di Indonesia. Para tersangka bertanggung jawab atas karhutla yang terjadi di Kalimantan, Sumatra Selatan (Sumsel) hingga Riau.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Irhamni menyampaikan ada 89 laporan polisi terkait karhutla yang tersebar di sembilan Polda. Polri kemudian melakukan asistensi untuk memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan optimal.
Puluhan laporan polisi tersebut tersebar di Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara.
(ygs/ygs)
