Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Mendagri Ungkap Pemerintah Prioritaskan Penanganan Pascagempa di NTT yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta –
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat memprioritaskan penanganan pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Upaya tersebut turut ditunjukkan dengan kehadiran Tito secara langsung di Kabupaten Manggarai Timur. Semula, Tito telah bersiap mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara.
Namun, Tito kemudian memutuskan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana di NTT, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri (wamen) turun ke lokasi bencana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tadinya saya sudah siap-siap sama istri saya untuk hadir di Istana, istri saya sudah siapin pakaian juga, ada pakaian Toraja yang dia udah siapin. Karena Bapak Presiden menugaskan kepada sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke NTT, Flores khususnya untuk membantu daerah dan pemerintah pusat harus hadir, nah jadi (kami hadir di sini),” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (17/8/2026).
Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media seusai memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8).
Dalam penanganan pascagempa, Tito menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.
Tito menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas.
Sementara itu, terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.
“Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB,” kata Tito.
Menurut Tito, proses pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda), yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.
Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site.
“Kalau di sini sepertinya tidak ada yang sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah yang ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site,” ungkap Tito.
Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah juga terus memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan yang menunjukkan perkembangan positif.
Tito menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88%.
“Dari Dirut PLN 88% sudah on. Tidak ada pembangkit listrik yang rusak, seperti dalam kasus dari beberapa daerah lain,” kata Tito.
“Yang ada beberapa gardu yang rusak sudah diperbaiki, on,” tandasnya.
(anl/ega)
