Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Purbaya Datangi Korban Montara, Bawa Pesan Khusus Prabowo yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Kamis (6/8/2026).
Kunjungan kerja itu ia sebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya, supaya menemui masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor.
“Sebelum saya ke sini, saya lapor ke Bapak Presiden. Bapak Presiden mengirimkan salam untuk seluruh masyarakat di sini,” kata Purbaya melalui keterangan tertulis.
Purbaya mengatakan, dalam kunjungan ini, Kepala Negara juga meminta dirinya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat sekaligus meninjau perkembangan penanganan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih dirasakan hingga saat ini.
“Semua keluhan yang disampaikan akan saya tampung dan saya laporkan kepada Bapak Presiden karena beliau memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah ini,” ujarnya.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Purbaya mengunjungi Tablolong, Kabupaten Kupang, dan berdialog dengan masyarakat yang selama 16 tahun terakhir menghadapi berbagai konsekuensi akibat tumpahan minyak Montara yang terjadi pada 2009.
Pertemuan itu difokuskan untuk menghimpun berbagai masukan terkait kondisi masyarakat serta langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi.
Menkeu mengungkapkan dirinya telah mengikuti perkembangan penyelesaian persoalan Montara sejak beberapa tahun lalu. Bersama Ferdi Tanoni, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB, Purbaya mengaku juga pernah tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada 2018.
“Saya dan Pak Ferdi pernah bersama-sama tergabung dalam Satgas Montara sekitar 2018. Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009,” ucap Purbaya.
Menurutnya, permasalahan yang ditimbulkan akibat tumpahan minyak Montara tidak hanya berkaitan dengan pencemaran lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.
Selama bertahun-tahun, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, aktivitas budidaya rumput laut terganggu, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor kelautan turut mengalami penurunan pendapatan.
Oleh karena itu, penyelesaian persoalan Montara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan aspek pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.
Purbaya menegaskan pemulihan kondisi wilayah menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
Dalam dialog bersama warga, Purbaya juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengirimkan tim riset guna melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi lingkungan di kawasan terdampak.
Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah-langkah pemulihan sehingga ekosistem pesisir dapat kembali mendukung kehidupan masyarakat sebagaimana sebelum terjadinya pencemaran.
“Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Seluruh hasil pertemuan ini akan saya laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Purbaya.
Ia juga menyampaikan pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai upaya penanganan dapat berjalan secara terpadu.
Dukungan ini Purbaya harap mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam aspek pemulihan lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain membahas pemulihan lingkungan, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak.
Purbaya menegaskan pemerintah terus mengawal proses tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Menkeu.
(arj/arj)
