Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Siaga Perang Asia, Armada China Mulai Kepung Taiwan yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Pengawal pantai dan armada sipil China terus memperluas keadaannya di perairan sebelah timur Taiwan sepanjang Juni dan Juli. Perluasan operasi penegakan hukum maritim ini memicu kekhawatiran bahwa Beijing tengah melatih strategi pembendungan untuk memutus akses perdagangan dan bantuan luar bagi pulau tersebut.
Mengutip laporan Al Jazeera, Rabu (29/07/2026), Badan Keselamatan Maritim dan Pengawal Pantai China tercatat telah menggelar serangkaian patroli serta “operasi khusus penegakan hukum maritim”. Langkah ini menjadi kali pertama patroli China bergeser ke wilayah timur Taiwan secara berturut-turut dalam durasi waktu yang sangat singkat.
“Beijing memberi sinyal bahwa mereka ingin memperluas klaim yurisdiksi administratifnya hingga ke perairan timur Taiwan. Mereka pada dasarnya ingin mengepung Taiwan secara penuh, bukan sekadar mengikis ruang geraknya di Selat Taiwan,” terang Peneliti National Bureau of Asian Research yang berbasis di AS, K Tristan Tang.
Operasi penegakan hukum tersebut mencakup patroli rutin hingga pemintaan informasi secara langsung kepada kapal-kapal komersial mengenai asal dan tujuan pelayaran mereka. Taiwan mencatat setidaknya 55 penampakan aktivitas pengawal pantai dan kapal riset China pada Juni lalu, melonjak drastis dari 30 penampakan pada Mei.
Aktivitas ini juga terdeteksi di sekitar Kepulauan Dongsha (Pratas) di Laut China Selatan yang dikuasai Taiwan. Media pemerintah China mengklaim bahwa operasi ini diluncurkan sebagai respons atas pembicaraan batas maritim antara Jepang dan Filipina yang dinilai melanggar kedaulatan serta hak-hak maritim Beijing.
“Aktivitas penegakan hukum di timur Taiwan akan terus dilanjutkan untuk secara tegas menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim China,” bunyi pernyataan resmi Pengawal Pantai China pada 4 Juli lalu.
Penerapan Taktik ‘Zona Abu-Abu’ dan Ancaman Blokade
Direktur Proyek Transparansi Maritim Sea Light di Stanford University, Ray Powell, menilai peningkatan patroli ini sebagai bagian dari taktik “ular boa” (boa constrictor strategy) untuk menghimpit Taiwan secara bertahap. Taktik “zona abu-abu” (grey zone) ini dirancang untuk menguras sumber daya Taiwan yang terbatas serta merusak moral 23 juta warganya.
Powell memperingatkan bahwa aksi pemeriksaan di laut dapat dengan cepat bereskalasi menjadi bentuk blokade atau karantina maritim yang nyata. Kondisi ini sangat berbahaya bagi Taiwan yang menggantungkan hampir seluruh kebutuhan energinya pada pasokan impor.
“Hari ini mereka melakukan pemanggilan radio, lalu apa tahap berikutnya? Kapan kita mulai melihat mereka menghentikan, memeriksa, atau mengalihkan rute kapal? Bukan langkah yang jauh untuk mulai menekan kebutuhan vital Taiwan seperti pasokan LNG,” pemicu kekhawatiran Ray Powell.
Pakar perang asimetris dari Institute for National Defense and Security Research di Taipei, Chauluen Lin, menyebut armada pengawal pantai China sebagai “angkatan laut kedua”. Hal ini mengingat komando pengawal pantai China berada langsung di bawah Dewan Militer Pusat (Central Military Commission) sebagai divisi dari Kepolisian Bersenjata Rakyat.
Peningkatan aktivitas ini memicu respons bersama dari Inggris, Jerman, dan Prancis yang mengecam tindakan sepihak China karena mengancam stabilitas kawasan serta kebebasan navigasi internasional. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menyatakan ketidaksetujuannya atas perluasan patroli tersebut.
Manfaat Keteralihan Fokus Amerika Serikat
Analis Senior Crisis Group untuk Asia Timur Laut, William Yang, menilai Beijing tengah memanfaatkan situasi Amerika Serikat yang terdistraksi oleh perang di Iran. Selain itu, sikap Presiden Donald Trump yang tampak ragu-ragu terhadap Taiwan turut dimanfaatkan oleh pihak China.
Trump sebelumnya sempat menimbulkan keraguan atas komitmen pertahanan AS setelah menyebut bahwa penjualan senjata ke Taiwan dapat dijadikan “kartu negosiasi” saat bertemu Presiden China Xi Jinping pada Mei lalu. Kondisi geopolitik ini dinilai memberi ruang bebas bagi aktivitas militer China.
“Lingkungan eksternal di kawasan Indo-Pasifik telah berubah secara mendasar karena Washington sangat terfokus dan terikat dalam konflik di Timur Tengah. AS tidak memiliki kapasitas pita daya (bandwidth) untuk merespons perluasan operasi maritim China di perairan sensitif ini,” pungkas William Yang.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
