Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai KNEKS Ungkap Sukses dan Tantangan Ekonomi Syariah RI di BIE-CON yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyampaikan paparan strategis mengenai arsitektur kebijakan ekonomi syariah Indonesia dalam Brunei Islamic Economy Conference (BIE-CON) 2026 yang berlangsung Brunei Darussalam.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat menyampaikan pidato bertajuk “Indonesia’s Islamic Economy Blueprint: Building a Multi-Sector Halal Ecosystem – Lessons for a High-Performance Islamic Economy”.
Pidato itu disampaikan di hadapan pembuat kebijakan, pelaku industri, ulama, dan akademisi dari kawasan ASEAN dan GCC.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutan menuturkan ada tiga kesenjangan struktural yang masih dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah. Mereka adalah ekspor halal, pangsa keuangan syariah, dan literasi-inklusi.
Walaupun demikian, paparnya, Indonesia memiliki potensi terbesar di antara negara-negara berpenduduk Muslim di dunia. Sutan juga memaparkan sejumlah hasil yang terukur.
Hal ini di antaranya:
• Indonesia naik dari peringkat #11 (2018) menjadi peringkat #4 dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025.
• Ekspor produk halal nasional tumbuh 23 persen secara tahunan, mencapai USD 63,4 miliar pada 2025.
• Rasio total aset keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 51,78 persen pada 2025, melampaui target RPJMN sebesar 45,38 persen.
• Kontribusi halal value chain terhadap PDB nasional mencapai 24,8 persen pada 2025.
• Indonesia melampaui target sertifikasi 10 juta produk halal yang dicanangkan untuk tahun 2026.
• Sebanyak 31 provinsi telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai simpul koordinasi kebijakan di tingkat daerah.
“Dalam tujuh tahun, Indonesia melompat dari peringkat sebelas menjadi peringkat empat dalam Global Islamic Economy Indicator. Ini adalah hasil dari komitmen lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan secara konsisten melalui kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat,” kata dia.
(tim/asa)
Add
as a preferred
source on Google
