Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Pimpinan DPR Terima Massa Mahasiswa, Pertemuan Digelar Tertutup yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Pimpinan DPR menerima perwakilan massa mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6) petang.
Dalam pertemuan yang digelar Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara kompleks parlemen itu, dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
Selain keduanya, hadir pula sejumlah pimpinan komisi III seperti, Habiburokhman, Rano Alfath, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazaruddin Dek Gam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan yakni, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan perwakilan massa dari Pengurus Besar HMI MPO.
Mereka mulai memasuki ruang pertemuan sekitar pukul 18.00 WIB. Meski begitu, pertemuan digelar secara tertutup. Awak media hanya dibolehkan mengambil gambar di awal kedatangan, dan setelahnya diminta keluar.
Hingga berita ini ditulis, pertemuan masih berlangsung, dan belum diketahui sejumlah poin hasil pertemuan tersebut.
Aksi demonstrasi gabungan antara mahasiswa dan HMI itu sebelumnya telah digelar sejak pukul 15.00 WIB. Mereka dalam aksinya membawa sejumlah tuntutan, mulai dari isu MBG, APBN, hingga revisi UU Polri.
Berikut daftar lengkap tuntutan massa mahasiswa:
Tritura Trisakti:
1. Pulihkan Ekonomi dan Politik: Mendesak penurunan harga bahan pokok & BBM, serta menghentikan segala bentuk pemborosan APBN;
2. Berantas Inkompetensi Pejabat: Menuntut evaluasi total terhadap program yang bermasalah dan memperbaiki komunikasi publik pemerintah;
3. Kembalikan Supremasi Sipil: Menolak tegas UU Polri, menghentikan represivitas aparat di ranah sipil, dan menolak PSN yang merampas hak rakyat.
5 tuntutan HMI MPO:
1. Menuntut evaluasi program MBG dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang dinilai perlu ditinjau kembaii efektivitas, transparansi, serta dampaknya terhadap masyarakat;
2. Menolak pemborosan anggaran negara dan mendesak pemerintah untuk mengutamakan pengelolaan keuangan negara yang efisien, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan rakyat;
3. Menyejahterakan guru honorer melalui kebijakan yang menjamin kepastian status, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak tenaga pendidik;
4. Menstabilkan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah semakin beratnya beban ekonomi rakyat;
5. Menegakkan supremasi sipil sebagai prinsip fundamental demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
(thr/gil)
Add
as a preferred
source on Google
