PDIP Kritik Sistem SPPG, Dorong Pemberdayaan Kantin Sekolah

Jakarta, —

Politikus PDIP Adian Napitupulu mengkritik mekanisme program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Alih-alih membuat SPPG yang menelan biaya besar, Adian mempertanyakan mengapa tidak memberdayakan kantin-kantin di lingkungan sekolah.

“Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG? karyakan saja kantin-kantin sekolah itu,” kata Adian di acara Head to Head with Elvira di TV, Rabu (17/6) malam.

Dia yang juga anggota Komisi X DPR RI itu  mengatakan jika kantin sekolah yang mengelola MBG, akan berdampak positif pada penghasilan pedagang di kantin tersebut.

Ia mengatakan berdasarkan konsep awal, ada sekitar 400 ribu sekolah yang akan menerima MBG.

Adian mencontohkan, misalnya tiap sekolah memiliki tiga hingga delapan kantin, maka setidaknya ada 1,2 juta kantin akan terdampak.

Selain itu, Adian mengatakan hal itu juga akan menekan ongkos pembangunan SPPG yang menurutnya juga tidak murah.

“Mereka UMKM akan terdampak. Kenapa sih enggak mereka saja yang masak? Enggak butuh bangun bangunan besar berharga miliar-miliar,” ucap dia.

Pada saat yang sama, Adian juga menyinggung angka keracunan penerima manfaat MBG.

Ia menyebut jika pengelolaan MBG diserahkan kepada kantin di sekolah, maka hal itu juga dapat menekan angka keracunan.

“Sehingga ketika kemudian mau dievaluasi, bagus,” ucap dia.

Sejak program ini kali pertama diluncurkan pada 6 Januari 2025, dapur SPPG yang melayani MBG menurut data BGN sudah ada lebih dari 27 ribu di Indonesia. 

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat tertutup dengan Komisi X DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6). Rincinya per saat itu, kata dia, adalah 27.820 dapur SPPG.

Dan, berdasarkan evaluasi usai geger kasus korupsi di tubuh BGNdi bawah kepemimpinan Dadan Hindayana sebelumnya, evaluasi pun dilakukan.

Beberapa poin evaluasi itu adalah soal pelibatan kantin sekolah hingga tak semua sekolah bakal rata muridnya diberi MBG.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi. Penggunaan kantin sekolah, sambungnya, salah satunya dapat diterapkan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Indonesia.

“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu,” ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Terpisah, Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga memastikan pelaksanaan ada penyesuaian penyediaan MBG, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah. Namun, sambungnya, tetap di bawah koordinasi dan supervisi BGN.

“Jumlah murid yang menerima MBG itu sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia atau sekitar 80,94 persen. Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan,” kata Mu’ti saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6) dikutip dari Antara.

Dia mengatakan data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing.

Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan.

(mnf/kid)

Add

as a preferred
source on Google