Daftar Evaluasi BGN untuk MBG

Jakarta, —

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi besar-besaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pergantian pemimpin imbas kasus korupsi yang menjerat tiga mantan petingginya. Sejumlah aspek menjadi fokus pembenahan agar program lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

BGN saat ini dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang menggantikan Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Nanik memastikan akan melakukan efesiensi dan melakukan evaluasi besar-besaran agar program bisa berjalan dengan baik.

Berikut daftar evaluasi yang akan dijalankan yang sudah dirangkum , Selasa (16/6):

Tak lagi kejar kuantitas 

Tak lama setelah ditunjuk jadi orang nomor satu di BGN, Nanik mengatakan akan menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.

Nanik mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.

Ia memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.

“Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta,” kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6).

Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Moratorium SPPG baru

Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.

Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.

“Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” kata Nanik.

Ia mencontohkan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.

Fokus wilayah 3T

Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.

BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.

Menurut Nanik, pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.

Fokus kelompok 3B

Nanik juga mengatakan akan memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Nanik mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.

Karena itu, BGN kini menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.

“Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” jelasnya.

Setop MBG saat libur sekolah

Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6). Menurutnya BGN memutuskan untuk mensetop sementara program MBG saat libur sekolah. Selain menghemat anggaran juga untuk melakukan pembenahan di dapur-dapur yang sudah berjalan saat ini.

“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” kata Agustina.

Audit dapur MBG

BGN bakal melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Agustina mengatakan tujuannya untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga. Audit akan dilakukan saat libur sekolah.

Penataan tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah.

Arum menjelaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.

“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” kata Arum.

Coret 8 juta anak penerima MBG

Evaluasi juga dilakukan pada jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.

Menurut Agustina, salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.

“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” jelasnya.

Langkah tersebut bukan untuk menghilangkan tujuan program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Refocusing penerima manfaat itu juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program ke depan. Saat ini, pagu indikatif MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Ubah skema insentif dapur MBG

BGN berencana mengubah skema insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sebesar Rp6 juta per hari.

Insentif itu selama ini diberikan secara merata kepada seluruh dapur tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Agustina mengatakan skema tersebut akan dievaluasi seiring penataan ulang program MBG dan refocusing penerima manfaat yang tengah dilakukan pemerintah.

“Nanti itu termasuk yang setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua,” ujar Agustina.

Pegawai BGN Tak Boleh Punya Dapur MBG

Arum juga menegaskan pegawainya tidak diperbolehkan memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN, sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu yang tidak boleh punya SPPG,” ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, larangan tersebut diperlukan karena pegawai BGN memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional dapur MBG.

“Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka Rp6 juta flat (insentif setiap SPPG), diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 150 meter, kan karena konflik kepentingan,” pungkasnya.

(sur/lid/sur)

Add

as a preferred
source on Google