Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Purbaya Minta Restu DPR, Anggaran Kemenkeu 2027 Capai Rp49,8 T yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, —
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta restu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000.
Pagu indikatif sebesar Rp49,80 triliun itu terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar Rp39,32 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp102,15 miliar, dan Badan Layanan Usaha (BLU) sebesar Rp10,38 triliun.
Secara tren, Purbaya mengatakan pagu yang diusulkan ini sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Menurut dia, ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang ada di tengah kebutuhan yang semakin meningkat, terutama untuk mendukung program kerja prioritas nasional,” katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Rincian pagu indikatif Kementerian Keuangan pada 2027 terdiri dari fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun. Selanjutnya, fungsi ekonomi sebesar Rp284,7 miliar dan fungsi pendidikan sebesar Rp3,996 triliun.
“Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Purbaya.
[Gambas:Youtube]
Kemenkeu pun menyiapkan lima program kerja utama pada 2027 untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan berbagai kegiatan strategis pemerintah melalui enam eselon I.
Dalam program pertama, yakni Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi, Kemenkeu memasukkan pendanaan pendidikan dasar untuk peningkatan akses pendidikan melalui 514 Sekolah Rakyat.
Selain itu, Kemenkeu juga menyiapkan strategi kebijakan fiskal jangka menengah yang prudent dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di program kedua, yakni Pengelolaan Penerimaan Negara, Kemenkeu antara lain akan memperkuat sinergi patroli laut terkoordinasi untuk pemberantasan penyelundupan.
Selain itu, pembentukan Joint Task Force on Illegal Goods untuk mencegah penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
Kemenkeu juga akan menyusun rekomendasi perbaikan proses bisnis ekspor-impor dan logistik guna mendukung hilirisasi industri strategis yang mencakup 18 proyek.
Di program Pengelolaan Belanja Negara, Kemenkeu antara lain menargetkan bimbingan teknis bagi BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk mendukung pembentukan 80 ribu KDMP.
Selain itu, dilakukan sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah, pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Di program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, Kemenkeu antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang mendukung sejumlah program prioritas.
Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, 514 Sekolah Rakyat, 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mobil nasional, hingga peningkatan 66 rumah sakit.
Kemenkeu juga menyiapkan dukungan penjaminan pemerintah di sektor ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan, penyelenggaraan cadangan pangan, serta pemberdayaan UMKM untuk inklusi keuangan.
Untuk program Dukungan Manajemen, Kemenkeu akan mengalokasikan pendanaan untuk penyaluran selisih harga biodiesel dalam program B50.
Program lain yang masuk dalam agenda adalah pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mendukung hilirisasi industri strategis, pembiayaan untuk usaha mikro yang terafiliasi pembiayaan UMi, serta pengelolaan dan penyaluran beasiswa LPDP.
(dhz/ins)
Add
as a preferred
source on Google
