Publikpos.com – Berikut adalah informasi terbaru mengenai Anggaran Bedah Rumah Terserap Rp 1,15 T, Jabar Penerima Terbanyak yang sedang hangat diperbincangkan.
Jakarta, – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggencarkan program prioritas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat mulai dari Rp 20 juta hingga 70 juta.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menuturkan, anggaran yang disiapkan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk program tersebut mencapai Rp 8,3 triliun pada tahun 2026. Jumlah tersebut ditargetkan bisa merenovasi 400 ribu unit rumah tidak layak sepanjang tahun ini.
Berdasarkan data per 10 Juni 2026, realisasi anggaran bedah rumah tercatat sebesar Rp 1,15 triliun atau 13,5% dari total pagu anggaran. Angka ini akan terhitung setelah uang masuk kepada rekening penerima bantuan.
“Sedangkan proses untuk pelaksanaan pembangunannya kalau pengiriman tahap 1 sudah itu 30%. Kemudian, pengiriman tahap 2 sudah berarti itu 60%, sampai proses selesai 100%. Jadi gak ngitung seperti proyek biasa gitu,” ungkap dia dalam acara Media Briefing Program BSPS Tahun 2026, Kamis (11/6/2026).
|
Pekerja mengerjakan bangunan proyek bedah rumah di Kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Rabu (7/4). Sebanyak 40 rumah langganan banjir di RT 13 RW 04, Kebon Pala, Kampung Melayu, akan direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk saat ini pengerjaan 18 rumah terlebih dahulu dan ditargetkan selesai setelah ramadhan. Renovasi rumah itu akan dibuat model panggung. Selain itu, warga yang rumahnya sedang dalam tahap renovasi dipindahkan oleh pemerintah ke beberapa rumah kontrakan dan kos-kosan. Sementara itu, Ita merasa terbantu atas bantuan yang diberikan pemerintah. Nana 50 Th salah satu warga Rt 013 RW 04 yang rumahnya direnovasi mengaku bersyukur. “Saya sangat berterimakasih karena rumah ini tadinya suda tiddak layak huni, karena sering kebanjiran setiap tahun dan bahan rumahpun sudah keropos, saya takutkan rubuh” kata nana saat diwawancarai . Kegiatan renovasi ini sudah dimulai pada 31 Maret lalu. Rencananya rumah-rumah ini dibangun 3 lantai untuk mengantisipasi banjir. Proyek ini merupakan pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dikutip dari Detikcom, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menerangkan ada 40 rumah di RT 13 RW 04, Kampung Melayu, yang akan direnovasi berkonsep kampung vertikal. Nantinya, tiap rumah memiliki 3 lantai, dan bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha. Seperti diketahui, sebanyak 40 rumah di RT 13 RW 04, Kampung Melayu, yang akan direnovasi berkonsep rumah panggung. Namun, rencana ini menuai kritikan dari anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya, kritik datang dari Fraksi PDIP DKI Jakarta. Dia menilai pembangunan rumah yang berkonsep vertikal itu tidak akan menyelesaikan masalah banjir.. (/ Muhammad Sabki) Foto: Pembongkaran rumah di Kebon Pala untuk dijadikan rumah panggung. (/ Muhammad Sabki)
|
Di samping itu, Fitrah menjelaskan, penggunaan anggaran tersebut ditujukan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni dengan skema bantuan langsung kepada masyarakat. Dalam konteks ini, nilai bantuan reguler diberikan sebanyak Rp 20 juta per unit dengan rincian Rp 17,5 juta untuk membeli material bangunan, dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
Selanjutnya, untuk wilayah seperti Papua dan Maluku Utara anggaran reguler yang diberikan sebanyak Rp 25 juta per unit. Kemudian, untuk wilayah Papua dan Maluku Utara lainnya seperti pulau-pulau kecil, daerah terpencil maupun pegunungan nilai bantuan diberikan senilai Rp 40 juta per unit.
Lebih jauh, Fitrah menyebutkan, bantuan bedah rumah paling banyak diterima oleh Provinsi Jawa Barat. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk Jawa Barat yang tergolong paling besar di Indonesia.
“Jadi urutannya itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, satu lagi Makassar. Jadi dari urutan penduduk kita sisir dan itu ternyata paralel dengan jumlah rumah tidak layak huni,” ungkapnya.
Bukan hanya dari jumlah penduduk, Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah indikator kemiskinan. Di antaranya adalah jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan, tingkat ketimpangan serta kedalaman kemiskinan. Dari indikator tersebut, Fitrah mengatakan, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah di Jawa Barat dengan persentase kemiskinan tertinggi.
(wur)
Add
as a preferred
source on Google
