Sofyan Basir Bebas, Ma’ruf Amin Minta Hormati Keputusan Pengadilan

Publikpos.com – Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta semua untuk menerima keputusan pengadilan.

Dia menyarankan, mereka yang tidak puas dengan keputusan akan mengajukan banding sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang berlaku.

“Saya pikir itu adalah hak pengadilan, ya, oleh karena itu kita harus menerima apa yang menjadi keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan menentukan salah atau tidak bersalah, kita harus mau menerima, kita harus menghormati proses hukum,” katanya di Bandung , Selasa (5/11).

Ditanya tentang kemungkinan Sofyan kembali menjadi presiden PLN, Ma’ruf akan meninjaunya terlebih dahulu, serta berkoordinasi dengan Menteri BUMN.

“Yang akan kita lihat nanti, yang penting dia bilang ‘saya mau istirahat’, kita belum bicara seperti itu, nanti (menteri) BUMN baru yang akan memproses formasi,” katanya.

Sebelum dibebaskan, dalam hal ini, Sofyan dituntut oleh jaksa di KPK selama lima tahun penjara dan didenda Rp 200 juta dalam kurun waktu 3 bulan penjara. Mantan Direktur Utama BRI itu dianggap telah membantu terjadinya korupsi dalam bentuk suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Jaksa Penuntut Umum di KPK membacakan tuntutan Sofyan Basir pada Senin, 7 Oktober 2019 kemarin.

Ketika mendengar tuntutan jaksa, Sofyan Basir mempertimbangkan, ada kreativitas luar biasa yang ditunjukkan oleh KPK. Menurut Sofyan, ada hal-hal yang tidak biasa karena dia didakwa sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dia mengaku tidak menerima uang sepeser pun dari proyek senilai 900 juta dolar AS itu. Dia bahkan menuduh tim agensi antaragama mengkriminalkannya.

Namun, tuntutan 5 tahun dari jaksa KPK terhadap Sofyan Basir bukan tanpa alasan. Sofyan Basir dianggap telah terlibat dalam memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, politisi Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha, Johannes Budisutrisno Kotjo dalam diskusi PLTU-1 Riau.

Tidak hanya itu, Sofyan Basir juga dianggap tahu bahwa Eni Saragih dan Idrus Marham akan mendapat bayaran dari Johanes Kotjo jika perusahaan Johanes, Blackgold Natural Resources Limited diberi kesempatan untuk bekerja di PLTU Riau-1.

Sofyan Basir juga menyebutkan beberapa kali bertemu dengan Eni Saragih dan Kotjo untuk membahas proyek ini. Sofyan menyerahkan kepada anak buahnya, Direktur Pengadaan Strategis PT PLN 2 Supangkat Iwan Santoso, untuk mengurus proposal yang diajukan oleh Kotjo.

Dengan bantuan Sofyan Basir, perusahaan Johanes Kotjo memperoleh proyek PLTU Riau-1. Eni dan Idrus menerima hadiah dari Kotjo sebesar Rp 4,7 miliar.

Tindakan lain yang dianggap berkontribusi terhadap penyuapan adalah penandatanganan surat persetujuan. Padahal, sebelum surat itu ditandatangani, bahan itu harus diperoleh dari jajaran direksi lain di PLN.

Sedangkan dalam hal ini Sofyan melangkahi prosedur. Sofyan pertama kali menandatangani surat persetujuan proyek, meskipun bahan dari surat itu belum dibahas lebih lanjut dengan dewan direksi lainnya di PLN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here