Sidang Perdana Merek Sushi Tei Bergulir

Publicnews.co.id – Sushi Tei menganggap Kusnadi telah melanggar penggunaan merek demi kepentingan pribadi. Kuasa hukum Kusnadi menolak tuduhan tersebut.

Perselisihan antara PT Sushi Tei Indonesia (STI) dengan mantan presiden direkturnya, Kusnadi Rahardja terus berlanjut. Setelah saling gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sengketa kedua pihak juga berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan merek. Sushi Tei PTE LTD (Singapura) dan STI menggugat PT Boga Inti dan Kusnadi karena dianggap melakukan pelanggaran dalam menggunakan merek Sushi Tei.

Perlu diketahui, Boga Inti merupakan salah satu grup usaha kuliner yang posisi presiden direktur dan kepemilikan sahamnya juga dipegang Kusnadi. Sengketa ini tercatat dalam PN Jakpus dengan nomor perkara 59/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Sidang pertama sengketa ini telah berlangsung, Senin (16/9).

Dalam persidangan tersebut, para penggugat menilai perbuatan para tergugat telah menimbulkan kesalahan persepsi di publik bahwa Sushi Tei merupakan bagian dari Boga Group sehingga merugikan penggugat. Atas kerugian tersebut, Sushi Tei menuntut ganti rugi sebesar total US$ 250 juta atau senilai Rp 3,5 triliun.

Kuasa hukum Sushi-Tei Indonesia, James Purba, mengatakan para tergugat tanpa persetujuan dari penggugat telah membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan publik bahwa merek-Sushi Tei merupakan bagian dari Boga Group. Bentuk penyesatan informasi publik tersebut antara lain berupa pernyataan di situs Boga Group mengenai salah satu pencapaian perusahaan adalah pencapaian restoran Sushi Tei.

Kemudian, James juga menyatakan terdapat produk-produk dari restoran Boga Group yang memiliki kemasan fisik dengan mencantumkan merek Sushi-Tei. Selain itu, Kusnadi  dalam sejumlah wawancara dengan media juga mengklaim Sushi Tei merupakan bagian dari Boga Group. Temuan ini merupakan hasil due diligence dilakukan penelusuran yang akhirnya ditemukan adanya sejumlah pelanggaran oleh Kusnadi maupun Boga Inti, antara lain penggunaan merek Sushi Tei tanpa izin.

“Ini menyesatkan karena Restoran Sushi Tei tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi bagian dari Grup Boga. Para tergugat tidak pernah mendapatkan persetujuan baik dari Sushi-Tei Singapura maupun Sushi-Tei Indonesia untuk menggunakan nama Sushi-Tei dalam situs, brosur maupun kartu nama Grup Boga. Juga tidak pernah ada persetujuan untuk menyampaikan pernyataan ke media bahwa Sushi Tei merupakan bagian dari Grup Boga,” jelas James.

Menurut James, perbuatan para tergugat merupakan pelanggaran atas hak ekslusif kliennya atas merek Sushi-Tei dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek). James menyatakan yang menjadi dasar gugatan tersebut mengacu dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Merek.

“Para tergugat telah menyalahgunakan merek Sushi-Tei tanpa persetujuan, seolah-olah merek tersebut adalah bagian dari Grup Boga, selama sedikitnya 10 tahun,” ujarnya.

James melanjutkan, penggunaan merek  tanpa izin itu telah menguntungkan para tergugat karena citra dan kualitas tinggi Sushi-Tei yang sudah diakui. Sebaliknya, hal itu menimbulkan sejumlah kerugian bagi Sushi-Tei (Singapura) dan Sushi-Tei Indonesia. Pertama, kerugian atas kehilangan investasi untuk kegiatan promosi merek Sushi-Tei sebesar USD 100 juta.  

Kedua,kehilangan keuntungan pendapatan karena para tergugat telah mendapatkan keuntungan sebesar US$ 50 juta dari penggunaan mereka atau penyesatan informasi bahwa Sushi-Tei bagian dari Boga Group. Ketiga, rusaknya reputasi Sushi Tei yang jika dikalkulasikan kerugiannya tidak kurang dari US$ 100 juta.  “Atas kerugian tersebut, kami menuntut ganti rugi senilai total US$ 250 juta,” tandas James.

Selain ganti rugi, Sushi-Tei juga menuntut para tergugat untuk membuat klarifikasi setengah halaman di situs Boga Group dan memasang iklan satu halaman penuh di semua surat kabar utama di Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mengklarifikasi bahwa Boga Group bukan dan tidak pernah menjadi pemegang waralaba utama (master franchisee) merek Sushi-Tei di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Kusnadi, Frank Hutapea mengatakan gugatan yang diajukan penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup UU Merek. Menurutnya, pihak Kusnadi tidak pernah menjual produk-produk Sushi Tei.

“Gugatannya ngawur dan bukan bukan ruang lingkup UU merek. Mereka perlu baca lagi pasal yang dituduhkan, klien kami tidak  pernah menjual barang dan produk kecuali dalam posisi dia menjadi dirut di Sushi Tei,” jelas Frank saat dihubungi hukumonline.

Sejak 25 Maret 2004, merek Sushi-Tei resmi terdaftar di Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian diperpanjang selama 10 tahun hingga 15 April 2023. Sementara Sushi-Tei Indonesia (STI) adalah perusahaan yang dibentuk pada 23 April 2003 dengan komposisi kepemilikan saham STPL 60%, Kusnadi Rahardja 24%, dan Sonny Kurniawan 16%. STI adalah pemegang lisensi untuk penggunaan merek Sushi-Tei di Indonesia.

Pada 2018, terjadi perubahan kepemiliksan saham di STPL dengan masuknya Mizuho Asia Partners (Jepang) sebagai pemegang saham mayoritas. Saat proses due diligence terhadap semua operasional STPL termasuk di Indonesia, diketahui bahwa Kusnadi ternyata juga memiliki saham mayoritas di Boga Inti.

Kusnadi sendiri merupakan Presiden Direktur (Presdir) STI sampai dengan diberhentikan pada 2 Juli 2019, namun di saat bersamaaan dia juga memiliki 71,43% saham dan menjadi Presdir Boga Inti.

sumber hukumonline.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here