Polri : Penertiban Buzzer, Yang Jadi Masalah Aktif Sebarkan Isu Provokasi

Publikpos.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai perlunya mengontrol bel, baik dari pro dan kontra pemerintah. Masalahnya adalah bahwa Kepolisian Nasional merasa bahwa tidak ada masalah selama masih di koridor hukum.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Komisioner Hubungan Masyarakat Kepolisian Nasional Asep Adi Saputra menyampaikan, bel yang merupakan ungkapan dari suara dengung lebah, kini diartikan sebagai upaya penyebaran konten atau narasi. Dari sini, pemahaman dapat digunakan secara positif atau negatif.

“Asalkan konstruktif dan positif, tidak ada yang melanggar hukum, tidak masalah, membawa kebaikan,” kata Asep usai forum diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Masalahnya, lanjut Asep, bel yang aktif menyebarkan konten negatif. Keduanya masalah provokasi tanpa dasar yang jelas, untuk memainkan hoax alias berita hoax.

“Buzzers yang memiliki niat buruk seperti menyebarkan tipuan, ekspresi kebencian, dll., Melanggar hukum dan kami akan bertindak secara proporsional,” kata Asep.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, bel perlu ditertibkan. Meski begitu, katanya, penertiban harus dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak hanya bel yang mendukung pemerintah.

“Saya pikir itu perlu (bel diatur),” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).

Moeldoko mengatakan bahwa buzzer Presiden Jokowi bukan salah satu komandan ketika melakukan kegiatan di media sosial. Mereka adalah sukarelawan dan pendukung fanatik Jokowi selama Pemilihan Presiden 2019.

“Para buzzers tidak ingin idola mereka diserang, idola mereka disakiti, akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang masalah bagi kita semua, serta kedua belah pihak,” katanya.

Mantan Panglima TNI mengatakan bahwa perlu kesadaran dari semua pihak untuk mengurangi ketegangan saat ini. Moeldoko juga meminta agar para tokoh politik merestrukturisasi metode komunikasi, terutama di media sosial.

Menurutnya, pendukung tokoh politik masih bisa mengkritik tetapi tanpa saling menyerang dan menjelek-jelekkan. Dia mengimbau, semua pihak yang ingin mengkritik pemerintah atau tokoh politik lainnya menggunakan diksi yang lebih tepat.

“Menurut saya, buzzers harus ditinggalkan, pemilihan juga berakhir. Jadi (menggunakan) bahasa persaudaraan, kritik adalah kritik, tetapi harus dalam bahasa yang, kadang-kadang tidak terlalu menyenangkan untuk didengar,” jelas Moeldoko.

Dia mengklaim, telah meminta pendukung fanatik dan sukarelawan Jokowi untuk menjadi lebih dewasa dan tidak emosional ketika menanggapi sesuatu. Namun, kata Moeldoko, ini sulit karena mereka sudah terpolarisasi sejak pemilihan presiden.

“Jadi, penting bagi masing-masing dari mereka untuk menyadari bagaimana membangun kembali situasi yang menyenangkan. Jangan tegang dengan politik, politik diwarnai dengan saling menyakiti. Saya pikir itu tidak cocok,” katanya.

Moeldoko menekankan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Namun, ia meminta agar kritik yang disampaikan tidak menghina simbol negara.

“Tapi ya, kita harus bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Jika kritik itu oke, itu normal. Tidak alergi kepada kita,” jelas Moeldoko. [mdk]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here