Polisi Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Penangkap Hama Kopi di Aceh

2 views

Publikpos.com – Empat orang diduga melakukan Korupsi (Tipikor) pengadaan Altaractan di Kabupaten Bener Meriah. Polisi Daerah Aceh (Polda) telah menangkap keempat tersangka untuk menjalani proses hukum di Mapener Bener Meriah.

Altaractan adalah alat perangkap hama kopi yang ditempatkan di kebun untuk menjauhkan hama. Pengadaan ini bersumber dari APBN 2015 lebih dari Rp48 miliar. Proses penyelidikan memakan waktu lebih dari dua tahun oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimum) dari Kepolisian Daerah Aceh.

Keempat tersangka adalah inisial AR sebagai Otoritas Pengguna Anggaran (KPA), juga mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bener Meriah. Kemudian berinisial T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tersangka lainnya adalah MU dan TJ sebagai mitra yang bekerja untuk pengadaan alat perkebunan ini.

Ditkrimsus Polda Aceh mulai melakukan penyelidikan sejak 2016 lalu. Investigasi hanya ditingkatkan pada 3 September 2018 dan segera ditetapkan sebagai tersangka keempat yang diduga sebagai pelaku Korupsi.

Direktur Direktorat Jenderal Investigasi Kriminal Kepolisian Daerah Aceh, Komisaris T Saladin mengatakan, jumlah total saksi yang diperiksa adalah 50 orang plus dua saksi ahli. Semua file telah selesai dan dalam waktu dekat akan ditransfer ke Kantor Kejaksaan (Kejari) Bener Meriah.

“Adegan kasus di sana (Bener Meriah) adalah mengapa kami mendelegasikannya di sana,” kata T Saladin, Selasa di Banda Aceh, Rabu (9/10).

Saladin mengatakan bahwa kerugian negara Tipikor lebih dari Rp 16 miliar. Bukti yang disita dari empat tersangka adalah Rp 4,3 miliar. Bukti itu telah diamankan di Markas Besar Kepolisian Daerah Aceh.

Bukti lebih dari Rp. 2 miliar ditambah dua sertifikat tanah dengan nilai perkiraan Rp. 2 miliar. Total anggarannya sama dengan mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bener Meriah. Kemudian itu juga berhasil disita sebanyak Rp. 50 juta diduga korup dari tersangka T.

Menurut Saladin, modus operandi yang dilakukan oleh perusahaan adalah mark-up dari anggaran pemerintah. Melebihi harga sudah di atas 100 persen.

“Modus operasinya adalah dengan cara menandai barang hingga 100 persen,” kata.

Keempat tersangka didakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1) dari KHUPidana.

“Ancaman hukuman 4 tahun seumur hidup,” pungkasnya. [mdk]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here