Jokowi Sedang Kalkulasi Penerbitan Perppu dan Legislative Review UU KPK

Publikpos.com – Presiden Joko Widodo didesak untuk segera mengeluarkan Perppu KPPU setelah revisi UU KPK disahkan oleh DPR September lalu. Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang sebagai bentuk pelemahan organisasi anti korupsi.

Pakar Staf Kantor Kepresidenan (KSP), Ifdhal Kasim mengatakan bahwa Perppu tidak dapat dikeluarkan sebelum ada persyaratan formal, yang merupakan undang-undang yang telah diberlakukan dan memiliki nomor registrasi sebagai lembaran negara. Saat ini UU KPK yang direvisi belum berlaku karena belum diberlakukan dan belum masuk 30 hari sejak disahkan di DPR.

“Undang-undang revisi ini belum menjadi undang-undang karena belum ditandatangani oleh presiden dan dia belum masuk lembar negara dan memiliki nomor. Ini harus dipenuhi sebelum presiden dapat mengeluarkan jika dia ingin mengeluarkan Perppu, “jelasnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5) / 10).

Ifdhal mengatakan sebelum memasuki 30 hari sejak diratifikasi, presiden masih punya waktu untuk berkomunikasi dengan publik dan aktivis anti-korupsi termasuk pemerintah koalisi dan DPR. Saat ini komunikasi politik berlanjut sebagai respons terhadap tekanan publik.

Komunikasi ini diperlukan untuk memudahkan presiden menentukan bahan atau konten Perppu jika akhirnya akan diterbitkan, termasuk mendiskusikan setiap artikel yang banyak dikritik oleh publik. Selain itu, lanjut Ifdhal, presiden juga melakukan komunikasi politik dengan DPR mengenai kemungkinan mengambil langkah tinjauan legislatif.

“Tinjauan legislatif juga bukan proses yang sulit dan panjang,” katanya.

Presiden, lanjutnya, sedang melakukan perhitungan politik dari dua opsi, yaitu penerbitan Perppu dan tinjauan legislatif UU KPK.

“Meski secara subyektif presiden bisa saja mengeluarkan Perppu karena itu memang kewenangan konstitusional seorang presiden. Tapi kewenangan ini hanya bisa digunakan setelah hukum pertama kali berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, mantan Ketua Komite Revisi UU KPK, Supratman Andi Agtas mengundang pemerintah untuk mengajukan tinjauan legislatif ke DPR. DPR akan membahas kembali poin mana yang diusulkan untuk direvisi. Namun, menurutnya, tidak boleh ada keributan karena saat ini UU KPK belum direvisi secara resmi.

“Kita tahu ada tuntutan untuk mengajukan gugatan terhadap UU KPK. Tapi kita harus bersabar karena angkanya belum keluar, artinya belum menjadi undang-undang. Karena itu, saya berharap presiden pada saat ini Waktu harus mengundang pimpinan DPR dalam rapat konsultasi untuk membahas hal ini. Banyak cara di luar JR (judicial review), ada review legislatif, ada Perppu, tolong undang semuanya, tidak hanya koalisi partai politik tapi juga dengarkan partai oposisi, “jelasnya. [mdk]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here