Gerindra Ingin Rekuitmen Dewan Pengawas KPK Dipilih DPR

0 views

Publikpos.com – Anggota Fraksi DPR RI Gerindra, Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya setuju Presiden Joko Widodo mengeluarkan KPK Perppu asalkan mekanisme pemilihan atau rekrutmen bagi Dewan Pengawas KPK diubah. Dalam revisi UU KPK, anggota Dewan Pengawas dipilih oleh presiden. Sementara Gerindra ingin Dewan Pengawas dipilih oleh DPR melalui uji kemampuan dan kepatutan.

Supratman, yang juga Ketua Komite Revisi Hukum KPK, mengatakan bahwa selama sesi pleno ratifikasi revisi UU KPK, tujuh faksi sepakat dengan suara bulat tanpa catatan dan Fraksi Demokrat menolak. Sementara selama diskusi di tingkat Panja, PKS dan Gerindra menolak.

“Kami tidak menolak semua substansinya tetapi ada satu substansi yang kami anggap berbahaya bagi penegakan hukum di masa depan. Pertama adalah pembentukan Dewan Pengawas. Substansi Dewan Pengawas kami setuju. Tetapi mekanisme untuk memilih Pengawas Dewan itu yang kita tidak setuju. “Saya akan mengoreksi bagaimana mekanisme rekrutmen Dewan Pengawas, kemudian mengikuti seperti yang kita inginkan, kita mendukung pemerintah menerbitkan Perppu,” jelasnya dalam diskusi di Pusat Populi, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5) 10).

Supratman mengatakan, dalam UU KPK, pemilihan komisioner harus melalui ujian kepatutan dan kesesuaian di DPR, sedangkan Dewan Pengawas dipilih langsung oleh presiden. Padahal dalam UU KPK yang baru direvisi, kekuatan Dewan Pengawas lebih besar. Jika seorang anggota Dewan Pengawas dipilih oleh presiden, dikhawatirkan presiden akan menggunakan Dewan Pengawas untuk menangani lawan-lawan politiknya.

“Kami khawatir bahwa kemudian presiden akan memegang semua kekuatan negara untuk dapat melawan lawan politiknya,” katanya.

Ada saran bahwa pemilihan anggota Dewan Pengawas tidak langsung ditunjuk oleh presiden tetapi ada tahap konsultasi dengan DPR dalam waktu 14 hari. Tetapi jika DPR tidak setuju, presiden masih bisa menunjuk Dewan Pengawas. Ini dianggap berbahaya bagi demokrasi dan penegakan hukum di masa depan. Menurutnya jika presiden memberikan wewenang kepada DPR untuk memilih anggota Dewan Pengawas, rakyat akan sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi.

“Karena kekuasaan sekarang ada di tangannya. Jika dia ingin membuktikan bahwa dia adalah seorang negarawan, revisi (mekanisme untuk memilih dewan pengawas) adalah. Berikan kekuasaan itu bahwa apa pun DPR adalah lembaga perwakilan,” katanya.

Supratman mengatakan presiden juga tidak menyetujui komposisi dewan pengawas dua orang dari unsur-unsur pemerintah dan dua dari DPR. Kemudian DPR kembali mengusulkan tiga anggota yang langsung ditunjuk oleh presiden dan dua dari DPR, tetapi presiden juga menolak.

“Kami usulkan lagi supaya lebih baik, dua dari pemerintah, dua dari DPR, satu dari pimpinan KPK sebagai ex officio, kan. Itu artinya kami benar-benar ingin mengawasi secara objektif, presiden bisa mengawasi melalui penunjukan dari Dewan Pengawas, parlemen memiliki orang-orang dan kepemimpinan internal KPK sebagai orang dalam ex officio. Jadi sangat bagus, “jelasnya. [mdk]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here