Eks Pimpinan Sebut Pembentukan Dewas Pengawas KPK Wajar, Ini Alasannya

Publikpos.com – Semua fraksi di DPR sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Salah satu poin yang muncul dalam revisi adalah pembentukan dewan pengawas.

Mantan Penjabat Komandan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menganggap sesuatu yang wajar jika dewan pengawas dibentuk. Menurutnya, di negara demokrasi, keberadaan lembaga superbody termasuk KPK harus memiliki dewan pengawas seperti Mahkamah Agung, Kepolisian Nasional, dan Kejaksaan Agung.

“Mengenai dewan pengawas adalah sesuatu yang wajar. Karena di negara demokratis, bentuk badan negara pembantu seperti KPK, membutuhkan badan pengawas independen, MA dengan KY, Polri dengan Kompolnas, Pengacara dengan Komjak,” kata Indriyanto ketika dikonfirmasi , Minggu (8/9).

Selain soal dewan pengawas, dalam revisi UU juga muncul soal surat perintah untuk menghentikan penyidikan (SP3). KPK kemudian memiliki wewenang untuk menghentikan penyelidikan kasus yang macet selama satu tahun.

Wewenang untuk menerbitkan SP3 ini bertujuan untuk memenuhi kepastian hukum para tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Indriyanto, SP3 dapat diterapkan dalam kondisi yang bersifat membatasi dan luar biasa.

“Misalnya, jika seorang tersangka ditentukan selama proses investigasi, dan kemudian menderita penyakit yang secara medis dinyatakan tidak layak untuk diadili secara permanen (tidak layak untuk dibawa ke pengadilan), maka orang tersebut harus dihentikan penyelidikannya,” kata Indriyanto.

Terlepas dari setuju atau tidak, kata Indriyanto, enam poin dalam rancangan amandemen UU KPK adalah kombinasi evaluasi pencegahan dan tindakan sebagai hal yang alami dan baik bagi lembaga-lembaga anti-keuangan di masa depan.

Keenam poin perubahan utama termasuk kehadiran dewan pengawas, aturan penyadapan, wewenang untuk menghentikan investigasi kasus (SP3), dan status karyawan KPK.

Kemudian posisi KPK sebagai cabang penegakan hukum dari kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terintegrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Indriyanto menyatakan munculnya keberatan dari masyarakat sipil anti-korupsi dan pengamat hukum atas revisi UU KPK karena perbedaan persepsi dan pola pendekatan. Mereka masih menggunakan pendekatan pencegah.

Menurutnya, rancangan revisi UU KPK yang disusun oleh DPR tanpa menghilangkan pola penuntutan KPK sudah tepat untuk prospek masa depan. Dia menyatakan bahwa dia tidak perlu dicurigai dan khawatir tentang rencana revisi UU KPK.

“Ada mekanisme hukum untuk menyatakan ketidaksetujuan melalui otoritas peradilan dan tidak perlu mengambil rute proses eksekutif yang bukan otoritas atas inisiatif untuk merevisi undang-undang ini,” katanya.

DPR telah sepakat untuk mengambil inisiatif revisi UU KPK. Perwakilan rakyat telah menyusun draf revisi UU KPK dan disetujui dalam pertemuan Badan Legislasi. Setidaknya ada enam poin utama perubahan dalam revisi UU KPK.

Revisi UU KPK yang direncanakan segera dikritik oleh sejumlah pihak, mulai dari Indonesia Coruption Watch (ICW) hingga KPK itu sendiri. Presiden Jokowi diharapkan menolak revisi UU KPK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here