DPR Minta Pemerintah Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibukota

2 views

“Saya mohon izin untuk memindahkan ibukota negara kita ke Pulau Kalimantan.” Sepotong kalimat itu resmi disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR 2019, Jum’at (16/8/2019) pekan lalu. Wacana pemindahan ibukota negara nampaknya bakal serius diwujudkan pemerintahan Jokowi. Setelah itu, wacana pemindahan ibukota terus menggelinding dan menjadi perbincangan hangat dimana-mana hingga hari ini.       

Namun, ternyata konsep rencana pemindahan ibukota negara ini belum disampaikan secara resmi dan terbuka kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengawas pemerintahan. Bahkan, DPR pun belum mengetahui konsep awal rencana pemindahan ibukota ke pulau Kalimantan. Pasalnya, rencana ini terkait dengan pembuatan undang-undang (UU) sebagai payung hukum yang mendasari kebijakan ini.      

“Pemerintah ajukan konsep pemindahan ibukota dahulu ke DPR, lalu dibahas. Itu yang benar karena kebijakan itu harus ditetapkan dengan UU,” kata Anggota Komisi II DPR Herman Khaeron di Jakarta, Jumat (24/8/2019).

Dia menilai kebijakan ini sebaiknya dibicarakan dulu dengan DPR dari berbagai aspek dan dampaknya, sehingga harus terencana dengan matang sambil dibahas Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibukota Negara. Menurutnya, kebijakan pemindahan ibukota harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.

“Sebanyak 70 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibukota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi 70 persen penduduk itu. Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat,” pintanya.

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pemindahan ibukota tidak sederhana dan harus melalui kajian yang komprehensif dan holistik, sehingga perlu pembahasan bersama dengan DPR, karena pada akhirnya harus diketok di DPR. “Memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan kantor, tetapi memindahkan pegawainya. Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan dan bagaimana dengan keluarganya?”

Belum lagi, apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan, seperti rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta dan sekitarnya. “Jadi tidak sederhana, dan sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik. Kecuali kalau pindahnya misalkan ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat,” kata dia.

Senada, Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan yang terpenting pemerintah seharusnya menyodorkan konsep RUU Pemindahan Ibukota terlebih dahulu. Yandri mencontohkan memekarkan sebuah daerah saja mesti diatur melalui UU. Sebab, hingga kini belum ada usulan resmi pemerintah ke DPR termasuk draf RUU Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Seperti, naskah akademik, alasan pemilihan daerah ibukota, target waktu pemindahan, luas wilayah, infrastruktur, efek sosial, penganggaran.

“Langkah berikutnya, nantinya mencabut UU No.10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta,” kata dia.

Menurutnya, setiap kebijakan harus bersandar pada regulasi dan unsur kepatutan/kelayakan, sehingga rencana Presiden Jokowi yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR ini dinilainya hanya memiliki dukungan politik dari partai pendukungnya dan belum secara legal untuk bisa dilaksanakan. “Karena belum mempunyai kekuatan hukum karena UU-nya belum ada,” tegasnya. Baca Juga: Pemerintah Harus Bereskan Aspek Hukum Sebelum Pindahkan Ibukota Negara

“Pengumuman Pak Jokowi pada tanggal 16 Agustus itu hanya sekedar pengumuman, belum ada implikasi hukum apa-apa terhadap status pemindahan ibukota negara,” katanya.

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono mengingatkan memindahkan ibukota negara dari satu daerah ke daerah lain bukan persoalan mudah. Banyak tahapan yang harus dilewati yang diawali dengan kajian atau penelitian secara matang dengan melibatkan berbagai ahli lintas disiplin ilmu sebelum mengambil keputusan memindahkan ibukota negara.

“Termasuk menjaring masukan masyarakat dan konsultasi dengan mitra kerja pemerintah. Kita khawatir tanpa ada kajian matang, ibukota baru tidak sesuai harapan.

Historis konstitusional

Dimintai pandangannya, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menyoroti aspek historis dan filosofi konstitusional terhadap rencana pemindahan ibukota ini. Menurutnya, boleh saja pemerintah memindahkan ibukota negara setelah mendapat dukungan dari partai politik pendukungnya di parlemen.

Namun, ada aspek historis dan filosofi konstitusional yang mesti dipahami dari perspektif perjalanan konstitusi negara. Menurut UUD 1945, kata Irman, ibukota adalah tempat di mana seluruh rakyat Indonesia berkumpul untuk mengambil keputusan terpenting bagi Republik Indonesia ini melalui sebuah lembaga perwakilan yang wakil-wakilnya dipilih melalui Pemilu. Makanya dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 disebutkan MPR bersidang di ibukota negara.

Menurut Irman, ibukota merupakan tempat seluruh rakyat Indonesia memberikan mandat untuk mengawasi semua penggunaan uang rakyat oleh institusi negara. Makanya dalam konstitusi disebutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di ibukota negara. “Inilah hal yang paling penting secara teknis dari ibukota negara,” ujarnya.

Baginya, Jakarta sebagai ibukota negara memiliki nilai sejarah. Tak hanya itu, kata Irman, alasan Jakarta ditunjuk sebagai ibukota negara dilatarbelakangi beberapa hal. Pertama, Jakarta menjadi “ibu” dari ribuan kota yang ada di Indonesia. “Jakarta menjadi ‘ibu’ yang mengandung dan melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kedua, Jakarta menjadi tempat seorang ibu Fatmawati menjahit bendera sang saka merah putih. Ketiga, Jakarta menjadi tempat proklamator memproklamirkan kemerdekaan serta melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, Jakarta sebagai tempat menulis dan merangkai untaian kata-kata untuk mengontrol kekuasaan dalam bentuk UUD 1945.

“Inilah Jakarta yang kita lekatkan sebagai ibu dari seluruh wilayah daerah yang ada di Indonesia,” kata dia.

Dia mengakui di era awal 1960-an, Jakarta sempat gamang sebagai ibukota negara. Namun Bung Karno kala itu tegas menyatakan Jakarta tetap sebagai ibukota negara. Kemudian dituangkan dalam UU 10/1964. Menurutnya, hingga kini nilai filosofi ibukota Jakarta tak pernah dicabut. “Nilai filosofi fundamental melekatkan Jakarta sebagai ibukota, pusat pemerintahan, dan ibukota negara.”

Seperti diketahui, penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Penpres) No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Dalam pertimbangannya, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin.

Pada tahun 1964, Presiden Soekarno mengesahkan UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. UU ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964 yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

Dalam bagian pertimbangan dan penjelasan umum UU No. 10 Tahun 1964 tertera penegasan ini, diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur dan dikenal; kedudukannya yang karena merupakan kota pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945; dan pusat penggerak segala kegiatan; serta kota pemersatu daripada seluruh aparat; revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia.

Pada 1990, Presiden Soeharto mencabut kedua UU tersebut dengan mengesahkan UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Dalam konsiderans disebutkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan penting baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun membangun masyarakatnya yang sejahtera dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia.

Saat reformasi 1998, Presiden Habibie mengubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui UU No. 34 Tahun 1999  tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. UU ini mempertegas kekhususan Jakarta karena statusnya sebagai Ibukota Negara. Pergantian payung hukum Daerah Khusus Ibukota kembali terjadi saat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan  UU No. 29 Tahun 2007  tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan perpindahan ibukota negara ke Kalimantan adalah keinginan politik (political will) pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan diyakini akan membawa lompatan jauh ke depan pada pembangunan di seluruh Kalimantan.

Perpindahan ibukota negara menjadi satu topik pembahasan dalam RPJMN ini. Topik-topik lainnya, seperti diringkas oleh Menteri Brodjonegoro, adalah langkah-langkah transisi provinsi-provinsi Kalimantan untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada sumber daya alam. Pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, menjadi bagian dari rencana proyek-proyek besar di Kalimantan.

Pernyataan itu disampaikan Bambang di Kota minyak saat memberikan arahan dalam acara Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Wilayah Kalimantan yang dihadiri seluruh gubernur se-Kalimantan, Selasa (20/8/201) seperti dikutip Antara. Dalam kesempatan ini, tiga provinsi disebut-sebut sebagai calon tempat perpindahan ibukota negara yang baru yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan atau Kalimantan Selatan.

sumber hukumonline

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here