Dewan Pengawas KPK Dilantik Bulan Depan

Publikpos.com – Presiden Joko Widodo tidak meminta rekomendasi tentang nama-nama calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Jokowi masih memilih nama-nama calon anggota.

“Saya juga tidak menyebutkan nama saya,” kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.

Dia mengatakan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK untuk pertama kalinya adalah wewenang presiden. Selanjutnya, pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK akan dipilih oleh panitia seleksi.

“Paling lambat (Desember) bersamaan dengan pelantikan komisioner KPK yang baru,” katanya.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman memastikan bahwa anggota Dewan Pengawas KPK akan diisi oleh orang-orang profesional. Istana Kepresidenan saat ini masih memilih nama-nama calon Dewan Pengawas KPK.

Fadjroel menambahkan, proses pemilihan dewan pengawas masih berlangsung, meskipun UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK masih diuji oleh materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan kedua hal ini bisa berjalan beriringan.

“Yang penting adalah bahwa undang-undang itu mulai berlaku pada 17 Oktober. Uji materi bisa berlaku selama undang-undang itu berlaku. Jadi tidak perlu menunggu,” kata Fadjroel.

Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37G, Pasal 37G, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang KPK.

Ada lima anggota Dewan Pengawas. Tugas mereka adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak pada penyadapan, pencarian dan penyitaan.

Dewan Pengawas dapat menyetujui permintaan tertulis atau tidak tertulis itu tidak lebih dari 1×24 jam sejak diajukan. Mereka juga menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan karyawan KPK.

Pasal 69 D UU KPK menyatakan, “Sebelum Dewan Pengawas dibentuk, pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diamandemen”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here